Selasa, 11 Oktober 2011

Komisi I, Titik Mana yang Dicaplok Malaysia?



VIVAnews -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengaku tidak mengetahui Malaysia melakukan kegiatan budidaya Penyu dan membangun obyek wisata di Camar Bulan dan Tanjung Datu.

"Di mana tempatnya mereka berusaha itu? Wilayah itu koordinatnya di mana, kampungnya apa?," ujar Djoko di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2011.

Djoko meminta kepada Komisi I menunjukkan wilayah tempat usaha tersebut terletak di koordinat mana dan kampung apa. "Coba tanya dulu ke Komisi I yang mana wilayahnya supaya kita jelas. Jadi jangan menebak-nebak. Saya harus jelas," tegasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam menegaskan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat.

"Pegangan kami itu perjanjian perbatasan RI-Malaysia tahun 1978. Di situ sudah ditetapkan koordinatnya. Tidak berubah. Saya tidak tahu di mana dicaploknya," kata Djoko Suyanto.

Djoko mengakui bahwa ada beberapa titik-titik penanda perbatasan RI-Malaysia yang sudah hilang terkena abrasi. Tetapi, kata Djoko, itu tidak menjadi masalah karena kedua negara berpatokan pada koordinat-koordinat berdasarkan perjanjian 1978 itu. "Pegangan kami sementara ini. Tidak ada pegangan lain," kata Djoko.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan berdasarkan informasi yang dimiliki Komisi I DPR menunjukkan Malaysia melakukan kegiatan budidaya penyu dan membangun obyek wisata di daerah itu. Mahfudz menjelaskan, Camar Bulan dan Tanjung Datu diketahui masih termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat, Indonesia.

Namun di wilayah itu, berdasarkan informasi yang dimiliki komisi I, sering dimasuki oleh polisi Diraja Malaysia pada saat berpatroli. Mahfudz mencemaskan kasus Sipadan dan Ligitan bisa terjadi lagi dengan cara yang sama pada Camar Bulan dan Tanjung Datu.

Malaysia dulu mengklaim Sipadan dan Ligitan karena di daerah itu ada kegiatan warga negaranya. "Kalau kita lihat kan Tanjung Datu dan Camar Bulan sudah dikelola Malaysia, mereka mau tunjukkan bahwa mereka eksis di sana. Makanya ini jadi problem yang serius bagi pemerintah. Untuk itu kita harus tegas mengambil sikap," kata Mahfudz.

4 komentar:

  1. waduh...... mengapa jadi begi ya?


    oy sob, kalo RWP memank sangat menjajikan bagi sobat, itu benar. saya sudah merasakan keuntungan na walau hanya dari blog...

    kalo sobat ingin menjadi member, dari link saya bisa diskon 59% sob....

    085270099761

    BalasHapus
  2. kita terllu sibuk ngurusin korupsi ...

    BalasHapus
  3. pemerintah baru ribut kalau ada negara lain yang beraktifitas membangun disekitar daerah perbatasan yang konon diakui termasuk sebagai wilayah milik Indonesia, akan tetapi pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan untuk beraktifitas dan membangun daerah yang berada diperbatasan yg sudah jelas merupakan wilayah milik negara Indonesia, bahkan lebih sering menelantarkan daerah perbatasan tersebut.

    BalasHapus
  4. Menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah Indonesia untuk masalah ini.Buat apa kita bayar pajak klo pemerintah ga kerja.
    Sealamat pagi gan,happy wekend and happy blogging ajah.

    BalasHapus

Suatu kehormatan bagi Kebarongan jika anda mau meninggalkan komentar. Tanpa Moderasi, maupun Verifikasi untuk kenyamanan anda menyampaikan komentar baik kritikan, usulan, saran, maupun pujian.